SOSIALISASI TATA CARA PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KE PENGEMBANG PURI PERMATA INDAH DESA SEDENG KECAMATAN PACITAN Hari Rabu, 21 April 2021

        Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan  dan  Permukiman di Daerah dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan selaku Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Dan Permukiman Tahun 2021 melakukan Sosialisasi Tata Cara Penyerahan PSU oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah pada tanggal 21 April 2021, bertempat di Kantor Pemasaran Puri Permata Indah Desa Sedeng.

Data pengembang sebagai berikut :

Nama Perumahan

:

Perumahan Puri Permata Indah

Lokasi

:

Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan

Nama Pengembang

:

Direktur PT. Dinamika Kencana Mandiri

Alamat Pengembang

:

Intiland Tower Penthouse Floor

   

Jl. Jendral Sudirman No. 32 Jakarta 1022

Rekomendasi Site Plan

:  

Nomor   

:

600/372/408.30/2018 

Tanggal    

:

2 Mei 2018

Penyerahan PSU perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan dan permukiman.

Persyaratan penyerahan PSU terdiri dari :

Persyaratan umum meliputi:

  1. Lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah;
  2. Sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.

Persyaratan teknis:

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

Persyaratan administrasi memiliki:

  1. Dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
  2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  3. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
  4. Surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah;
  5. KTP Pemohon/Keterangan Pemilik;
  6. Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *