SOSIALISASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TAHUN 2021

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Agak berbeda dengan kegiatan program KOTAKU tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Program tahun 2021 ini, bantuan pemerintah kepada masyarakat lebih dititikberatkan pada pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat dampak covid 19 melalui pelaksanaan kegiatan padat karya.

Khusus Kabupaten Pacitan tahun 2021 mendapatkan Kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) KOTAKU reguler dan BPM Cash for Work dimana Desa Tanjungsari Kec. Pacitan adalah salah satu desa yang mendapatkan program tersebut pada kawasan yang terdelineasi sesuai SK Bupati Pacitan tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pacitan.

Sebagai langkah penyampaian tujuan/sasaran, peningkatan pemahaman program KOTAKU kepada penerima manfaat/masyarakat serta peningkatan partisipasi, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 diadakan Sosialisasi yang bertempat di Aula Kantor Desa Tanjungsari Pacitan. Sosialisasi tersebut yang juga sekaligus pembahasan Rencana Kerja Masyarakat, secara khusus dihadiri oleh perwakilan Dinas Perumahan Kawsaan Permukiman dan Pertanahan, BAPEDA, Asisten KOTA dan perwakilan masyarakat.

Pada acara tersebut Ahmad Khusairi, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas DPKPP Pacitan menyampaikan pentingnya pelaksanaan pekerjaan infrastruktur yang memenuhi standar teknis dengan melaksanakan tahapan-tahapan secara baik dan benar dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pemeliharaan. Lebih lanjut pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mengurangi luasan kumuh di Desa Tanjungsari serta meningkatkan derajat hidup masyarakat.

Dengan sistem padat karya dalam pelaksanaan Program KOTAKU maka tingkat partisipasi masyarakat dan kolaborasi seluruh stakeholders menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian Program dengan Pemerintah Daerah sebagai Nahkodanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *